Memperkuat Sinergi dan Independensi” FSPNIBA-KSPSI AGN Indragiri Hulu Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Kami memandang bahwa posisi Polri langsung di bawah Kepala Negara adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga kewibawaan negara.

Berita281 Views

LIRIK-INHU | Poskilat.com

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (FSPNIBA-KSPSI) AGN Kabupaten Indragiri Hulu menyuarakan pentingnya menjaga independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketua PC FSPNIBA-KSPSI AGN Indragiri Hulu, Marsudi, secara terbuka menyatakan dukungannya agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia.

banner 336x280

​Langkah ini diambil demi memastikan Polri tetap menjadi institusi yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik praktis yang dapat muncul jika ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

​Menjaga Marwah dan Profesionalisme Institusi Marsudi menjelaskan bahwa struktur Polri saat ini merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan untuk menjaga netralitas penegakan hukum.

​”Kami memandang bahwa posisi Polri langsung di bawah Kepala Negara adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga kewibawaan negara.

Hal ini krusial agar Polri dapat menjalankan fungsinya secara objektif tanpa terhimpit oleh kepentingan sektoral atau politik kementerian,” ujar Marsudi pada Minggu (1/2/2026).

​Dukungan ini juga mencerminkan kesepakatan bersama tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—KSPSI, KSPI, dan KSBSI—yang menilai bahwa menjaga Polri tetap mandiri adalah kepentingan nasional yang melampaui kepentingan golongan.

​Apresiasi Atas Kehadiran Polri di Tengah Kaum Buruh Selain aspek struktural, Marsudi juga memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi Polri yang semakin peduli pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan pekerja.

Beberapa poin keberhasilan yang disoroti antara lain Desak Ketenagakerjaan Polri Kehadiran unit khusus ini dinilai sangat efektif dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan berbagai tindak pidana ketenagakerjaan secara cepat dan transparan.

​Solusi Dampak PHK: Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator sosial. Marsudi mencatat peran aktif Kapolri yang membantu penyaluran kembali sekitar 2.300 buruh yang terdampak PHK untuk kembali bekerja di sektor produktif.

​Harmonisasi Menuju Stabilitas Nasional
​Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan bahwa struktur Polri saat ini adalah model yang paling ideal untuk membantu tugas Presiden tanpa menciptakan “matahari kembar” dalam pemerintahan.

​”Bagi kami, Polri yang kuat dan mandiri adalah jaminan bagi keamanan dan kenyamanan dunia usaha serta perlindungan bagi hak-hak pekerja. Sinergi yang harmonis antara Polri dan elemen buruh harus terus kita jaga demi stabilitas nasional yang bermartabat,” tutup Marsudi.

A – B

A – B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *